Dunia Pendidikan Di Ulupungkut

Masih Menjadi Persoalan

Berbicara pendidikan tidak bisa lepas dari perannya dalam pembangunan. Pendidikan berkualitas akan membuat suatu bangsa bahkan daerah berkelas, karena generasi dilahirkan dari sistem berkualitas itu akan menentukan nasib bangsa bahkan daerah itu sendiri dimasa mendatang. Semakin baik sistem pendidikan, semakin berkualitas pula sumber daya manusia yang dihasilkan.

Akan halnya Kec. Ulupungkut yang berada paling ujung di barat Kab. Mandailing Natal, dunia pendidikan khususnya pendidikan sekolah dasar (SD) masih menjadi persoalan menonjol di sebagian desa, sehingga untuk ke depan sangat diharapkan peranan pemerintah untuk menuntaskannya.

Keluhan masalah pendidikan ini terungkap dalam dialog anggota DPRD Madina melakukan reses ke kecamatan itu pada Kamis (19/7). Mereka terdiri dari M. Rahim Nasution, H. Samsuddin Nihri Lubis, H. Nis'at Sidik Nasution, H. Wahiddin Rambe, LC, H. Binuh Efendi Lubis dan M. Ikhsan Parinduri. Seperti di desa Muarasaladi, 69 anak-anak tingkat SD terpaksa belajar secara darurat di dua unit gedung madrasah. Anak-anak sepertinya enggan untuk bersekolah ke SD desa tetangga Patah Hajang, karena lokasinya terlalu jauh.

Karena ruang belajar anak-anak tersebut sangat terbatas, apalagi sekarang sudah ada kelas VI, secara swadaya orangtua murid disana mengatasinya dengan menambah satu ruang kelas baru. Tetapi ruang kelas baru yang digotong royongkan, kini kondisinya cukup memprihatinkan, karena hanya beratap plastik, kalau hujan turun atap bocor sekaligus membasahi anak-anak. Menurut Kepala Desa Muarasaladi M. Syafei, selama ini anak-anak mereka mengikuti proses belajar mengajar ke desa tetangga Patah Hajan yang berjarak dua kilometer dari desanya. Di desa tersebut tersedia dua unit SD, yang satu unit muridnya umumnya berasal dari Patah Hajang dan yang satu unit lagi berasal dari Muarasaladi.

Dengan berpindahnya anak-anak Muarasaladi, gedung SD yang mereka tempati selama ini menjadi kosong dan sudah ditumbuhi semak belukar. Di Desa Simangambat sekarang hanya tinggal satu SD lagi yang berfungsi, dan muridnya umumnya berasal dari desa tersebut. Persoalan hampir bersamaan dijumpai di Desa Hutarimbaru yang dulu dikenal sebagai desa Sipalupuk, setiap harinya 60 anak-anak desa itu harus berjalan kaki sejauh tiga kilometer untuk mengikuti proses belajar mengajar ke SDN terdekat di Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan.

Para orangtua di Desa Hutarimbaru,sudah bertahun-tahun mendambakan adanya pendirian Unit Sekolah Baru (USB) disana meski bentuknya SD kecil sehingga anak-anak semakin mudah untuk mengecap pendidikan yang dinilai sangat urgen dalam memajukan daerah itu. Kacabdis Pendidikan Ulupungkut yang ikut dalam pertemuan dengan anggota dewan membenarkan persoalan pendidikan yang terjadi di kedua desa itu. Dia berpendapat, jalan solusi menyelesaikan masalah pendidikan itu, ke depan ini pemerintah daerah perlu merobah SD Patah Hajang menjadi SD Muarasaladi, kemudian di Hutarimbaru perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) agar masyarakat tidak terkendala menyekolahkan anak-anaknya.

Dikatakan, Kec. Ulupungkut dihadapkan kepada persoalan kekurangan tenaga guru 23 orang lagi, karena yang tersedia baru 73 (50 orang PNS dan 23 honor) dari idealnya 100 orang. Selanjutnya, pemerintah sepantasnya mendirikan bangunan satu unit lagi SMP Negeri di kecamatan itu, karena sekolah yang ada sekarang ini tidak mampu menampung lulusan SD yang jumlahnya sepuluh unit di sana. Berdasarkan data TP 2006/2007 anak-anak yang meluluskan pendidikannya di tingkat SD 150 orang. Tetapi secara rasio atau kemampuan SMP Negeri Ulupungkut yang ada di Hutagodang hanya mampu menampung 120 orang.

Kemana yang 30 orang lagi, tentunya melanjutkan ke SMP yang berada di wilayah Kecamatan Kotanopan, utamanya yang berasal dari SD sekitar Desa Hutarimbaru, Tolang, Muarasaladi dan Simangambat, karena para orangtua merasa kesulitan menyekolahkan anak-anaknya ke SMP Negeri Hutagodang akibat sarana transportasi yang minim setiap harinya. Anggota DPRD Madina asal daerah pemilihan Mandailing Julu, H. Binuh Effendi Lubis bersama H. Wahiddin Rambe, menyikapi keluhan dilontarkan masyarakat berjanji menyampaikannya ke instansi terkait di Pemkab Madina, seterusnya akan membawanya ke sidang paripurna dewan, agar dapat ditindaklanjuti dengan segera jalan keluarnya.